Tiga Pesan Bunda Nasional untuk PAUD
JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, yang hari ini resmi didaulat menjadi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nasional pada Puncak Gebyar PAUD 2011, Senin (12/12/2011), memberikan tiga pesan untuk pengembangan mutu PAUD yang lebih baik pada masa mendatang. Hal ini, menurutnya, sekaligus sebagai upaya memberikan kado 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 mendatang.
Dalam sambutannya sesaat setelah resmi menjadi Bunda PAUD Nasional, Ani menyampaikan tiga pesan tersebut. Pertama, ia menyerukan agar PAUD dijadikan sebagai pendidikan prapendidikan dasar yang harus diikuti oleh seluruh anak Indonesia. Menurutnya, hal itu akan membawa dampak positif setidaknya dalam waktu empat tahun mendatang sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Indonesia.
Kedua, ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan peran dan usahanya dalam rangka memajukan PAUD. Ia menilai, banyaknya lembaga PAUD saat ini merupakan cerminan minatnya masyarakat terhadap PAUD.
"Minat besar masyarakat tentu sangat saya hargai. Pemerintah juga perlu memfasilitasi, agar jangkauan layanan PAUD semakin meningkat," kata Ani, dalam puncak Gebyar PAUD, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
Ketiga, kata Ani, peran Bunda PAUD merupakan profesi sukarela yang berlandaskan pada cinta dan kasih sayang. Untuk itu, ia mengajak agar seluruh Bunda PAUD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menjadi lokomotif dalam mewujudkan PAUD yang lebih baik.
"Sehingga semua bisa berjalan sinergis dalam mengemban tugas mulia ini. Para Bunda PAUD, guru PAUD, dan orangtua agar terus mendidik dengan penuh kasih sayang serta merangsang pendidikan secara jasmani dan rohani agar anak-anak memiliki kesiapan yang tangguh," ujarnya.
Ibu Negara juga berpesan, agar semua pihak tidak segan melakukan diskusi dan memanfaatkan potensi budaya serta kekayaan alam yang terdapat di sekitarnya dalam melakukan kegiatan PAUD. Dalam Puncak Gebyar PAUD 2011, Ani Yudhoyono juga menyempatkan diri melakukan senam dan bermain angklung bersama sekitar 5000 anak usia dini dan Taman Kanak-kanak.
Dalam sambutannya sesaat setelah resmi menjadi Bunda PAUD Nasional, Ani menyampaikan tiga pesan tersebut. Pertama, ia menyerukan agar PAUD dijadikan sebagai pendidikan prapendidikan dasar yang harus diikuti oleh seluruh anak Indonesia. Menurutnya, hal itu akan membawa dampak positif setidaknya dalam waktu empat tahun mendatang sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Indonesia.
Kedua, ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan peran dan usahanya dalam rangka memajukan PAUD. Ia menilai, banyaknya lembaga PAUD saat ini merupakan cerminan minatnya masyarakat terhadap PAUD.
"Minat besar masyarakat tentu sangat saya hargai. Pemerintah juga perlu memfasilitasi, agar jangkauan layanan PAUD semakin meningkat," kata Ani, dalam puncak Gebyar PAUD, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
Ketiga, kata Ani, peran Bunda PAUD merupakan profesi sukarela yang berlandaskan pada cinta dan kasih sayang. Untuk itu, ia mengajak agar seluruh Bunda PAUD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menjadi lokomotif dalam mewujudkan PAUD yang lebih baik.
"Sehingga semua bisa berjalan sinergis dalam mengemban tugas mulia ini. Para Bunda PAUD, guru PAUD, dan orangtua agar terus mendidik dengan penuh kasih sayang serta merangsang pendidikan secara jasmani dan rohani agar anak-anak memiliki kesiapan yang tangguh," ujarnya.
Ibu Negara juga berpesan, agar semua pihak tidak segan melakukan diskusi dan memanfaatkan potensi budaya serta kekayaan alam yang terdapat di sekitarnya dalam melakukan kegiatan PAUD. Dalam Puncak Gebyar PAUD 2011, Ani Yudhoyono juga menyempatkan diri melakukan senam dan bermain angklung bersama sekitar 5000 anak usia dini dan Taman Kanak-kanak.
Nuh: PAUD Wajib? Bagus, tetapi...
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mendukung usulan Ibu Negara Ani Yudhoyono, yang juga merupakan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Nasional, untuk mendorong PAUD menjadi pendidikan prapendidikan dasar.
Nuh mengatakan, PAUD merupakan penopang pendidikan dasar dan pendidikan selanjutnya. Namun, jika PAUD benar-benar diwajibkan, harus dilakukan kajian yang mendalam apakah wajib dalam arti dipenuhi seluruh kebutuhannya seperti pada pendidikan dasar, atau hanya sekedar wajib sebagai program pendidikan utama yang dikhususkan.
"Ini pemikiran menarik, tapi tetap harus dikategorikan wajib seperti apa," kata Nuh, seusai mengikuti Puncak Gebyar PAUD, di Taman Mini Indonesia Indah, di Jakarta, Senin (12/12/2011).
Menurutnya, PAUD sebaiknya hanya diwajibkan dalam arti menjadi utama dan mendapatkan perhatian khusus.
"Ada aspek legal, dan ada undang-undangnya. Tapi hanya kita khususkan, ada anggaran dan gurunya juga kita berikan tunjangan profesi dengan catatan telah menempuh program D4 atau S1," kata Nuh.
Nuh mengatakan, PAUD merupakan penopang pendidikan dasar dan pendidikan selanjutnya. Namun, jika PAUD benar-benar diwajibkan, harus dilakukan kajian yang mendalam apakah wajib dalam arti dipenuhi seluruh kebutuhannya seperti pada pendidikan dasar, atau hanya sekedar wajib sebagai program pendidikan utama yang dikhususkan.
"Ini pemikiran menarik, tapi tetap harus dikategorikan wajib seperti apa," kata Nuh, seusai mengikuti Puncak Gebyar PAUD, di Taman Mini Indonesia Indah, di Jakarta, Senin (12/12/2011).
Menurutnya, PAUD sebaiknya hanya diwajibkan dalam arti menjadi utama dan mendapatkan perhatian khusus.
"Ada aspek legal, dan ada undang-undangnya. Tapi hanya kita khususkan, ada anggaran dan gurunya juga kita berikan tunjangan profesi dengan catatan telah menempuh program D4 atau S1," kata Nuh.
Empat Kebijakan Kemdikbud soal PAUD
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyampaikan empat kebijakan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjamin akses dan mutu PAUD yang tumbuh diatas partisipasi masyarakat.
Ia mengatakan, hal pertama yang menjadi kebijakannya adalah penataan kelembagaan. Hal ini, katanya, penting dilakukan karena pemerintah hanya akan memberikan bantuan pada institusi PAUD yang resmi, dan jelas keberadaan, serta pelaksanaannya. Jika bantuan diberikan tanpa ada kejelasan status, kementerian khawatir hal itu akan memicu terjadinya penyimpangan.
"Kita harus membantu mekanisme penataan lembaga PAUD sesederhana mungkin. Lakukan penataan agar lembaganya menjadi resmi," kata Nuh seusai menghadiri Puncak Gebyar Paud, Senin (12/12/2011), di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Kebijakan kedua, lanjutnya, terkait tutor pendamping, dan guru TK yang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar PAUD. Ke depannya akan diatur dalam Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen.
"Apakah para tutor itu harus S1 atau D4? Maka harus disiapkan standarnya. Bukan sekadar dari kualifikasi pendidikan, tapi juga kompetensinya. Atau bisa juga cukup tamatan setingkat SMA tapi diberi pelatihan," ujarnya.
Ketiga, jelas Nuh, kebijakan yang terkait dengan konten, isi dan bahan ajar. Kurikulum PAUD jelas tidak sama dengan kurikulum yang ada pada pendidikan dasar. Ia memaparkan, esensi PAUD merupakan sambungan neuron-neuron synapse yang terdapat dalam sel otak. Jadi, menurutnya, sangat penting jika kegiatan dalam PAUD diisi dengan kegiatan yang merangsang reaksi fisik dan pengenalan lingkungan.
Nuh menegaskan, kurikulum PAUD harus ditata ulang. Sebab, PAUD bukan untuk memperkuat basis kognitif, tetapi lebih kepada menyiapkan sel-sel neuron dengan berbagai pergerakan fisik.
"Misalnya, kita ajarkan tentang Ketuhanan, dikenalkan juga dengan interaksi sosial, dan lain sebagainya. Bangun suasana belajar yang menyenangkan, tapi semua harus sesuai porsi dan keadaan, jika tidak nanti bisa stress," ungkapnya.
Kebijakan PAUD yang ke empat adalah ketersediaan sarana dan prasarana.
"Tidak harus membangun gedung, karena kelas-kelas PAUD hanya sekitar 10-20 anak di setiap kelasnya. Bisa menggunakan fasilitas umum seperti balai RT/RW," kata Nuh.
Ia mengatakan, hal pertama yang menjadi kebijakannya adalah penataan kelembagaan. Hal ini, katanya, penting dilakukan karena pemerintah hanya akan memberikan bantuan pada institusi PAUD yang resmi, dan jelas keberadaan, serta pelaksanaannya. Jika bantuan diberikan tanpa ada kejelasan status, kementerian khawatir hal itu akan memicu terjadinya penyimpangan.
"Kita harus membantu mekanisme penataan lembaga PAUD sesederhana mungkin. Lakukan penataan agar lembaganya menjadi resmi," kata Nuh seusai menghadiri Puncak Gebyar Paud, Senin (12/12/2011), di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Kebijakan kedua, lanjutnya, terkait tutor pendamping, dan guru TK yang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar PAUD. Ke depannya akan diatur dalam Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen.
"Apakah para tutor itu harus S1 atau D4? Maka harus disiapkan standarnya. Bukan sekadar dari kualifikasi pendidikan, tapi juga kompetensinya. Atau bisa juga cukup tamatan setingkat SMA tapi diberi pelatihan," ujarnya.
Ketiga, jelas Nuh, kebijakan yang terkait dengan konten, isi dan bahan ajar. Kurikulum PAUD jelas tidak sama dengan kurikulum yang ada pada pendidikan dasar. Ia memaparkan, esensi PAUD merupakan sambungan neuron-neuron synapse yang terdapat dalam sel otak. Jadi, menurutnya, sangat penting jika kegiatan dalam PAUD diisi dengan kegiatan yang merangsang reaksi fisik dan pengenalan lingkungan.
Nuh menegaskan, kurikulum PAUD harus ditata ulang. Sebab, PAUD bukan untuk memperkuat basis kognitif, tetapi lebih kepada menyiapkan sel-sel neuron dengan berbagai pergerakan fisik.
"Misalnya, kita ajarkan tentang Ketuhanan, dikenalkan juga dengan interaksi sosial, dan lain sebagainya. Bangun suasana belajar yang menyenangkan, tapi semua harus sesuai porsi dan keadaan, jika tidak nanti bisa stress," ungkapnya.
Kebijakan PAUD yang ke empat adalah ketersediaan sarana dan prasarana.
"Tidak harus membangun gedung, karena kelas-kelas PAUD hanya sekitar 10-20 anak di setiap kelasnya. Bisa menggunakan fasilitas umum seperti balai RT/RW," kata Nuh.
Langganan:
Postingan (Atom)